Mirisnya Negeriku
JAKARTA, KOMPAS.com —Kisruh KPK dan Polri dinilai menyimpan motif kekuasaan yang sangat kental. Pada saat bersemangat memberantas korupsi, tiba-tiba KPK dihambat dengan kriminalisasi yang sistematis. Pimpinan KPK dilaporkan telah terlibat sejumlah persoalan hukum.
"Ini tidak berdiri sendiri. Tentu ada motif kekuasaan yang ingin diraih," kata Direktur Emrus Corner, Emrus Sihombing, Selasa (27/1/2015).
Partai penguasa dinilainya tak terima dengan semangat KPK yang getol memberantas korupsi di tingkat elite. Mereka ingin agar kepentingannya melantik Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri berjalan mulus.
Emrus menjelaskan, ada orang-orang penentu di baliknya. Mereka adalah pemimpin parpol pengusung Jokowi pada pilpres kemarin. Kemudian, ada individu yang kuat dan berpengaruh. Di PDI-P, ada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Di Nasdem, ada Surya Paloh. Kemudian, ada Jusuf Kalla dan sejumlah figur yang dinilainya cukup menjadi sorotan dalam kasus ini. "Mereka disebut 'king maker'," imbuh Emrus.
Mereka memang menjadi penyokong Jokowi untuk menang pada pilpres kemarin. Namun, mereka tak perlu mengatur jalannya pemerintahan saat ini. "Soal Kapolri misalnya, boleh saja mengusulkan, tetapi tak boleh memaksa. Biarkan Presiden menentukan dengan bijak," imbuh Emrus.
Pemilihan kepala Polri selama ini terlalu politis karena melibatkan banyak pihak. Secara normatif, Kompolnas memberi penilaian. Namun, secara politis, ada kekuatan politik yang dimainkan para "king maker" untuk menentukan nama-nama kepala Polri. "Akhirnya, banyak yang tersita untuk kepentingan politik ini," kata Emrus.
Pihaknya mengimbau agar semua pihak berkepala dingin dalam menyikapi situasi yang ada. Jangan sampai kekisruhan antara Polri dan KPK semakin diperuncing lagi. Keduanya harus bisa berdampingan agar penegakan hukum berjalan dengan baik. (Husein Sanusi)
